Jakarta – Instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka untuk mengikuti retret di Magelang menarik perhatian, termasuk dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini memunculkan perbedaan pandangan antara elite PDIP dan Jokowi.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Megawati meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan retret yang diselenggarakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Arahan ini muncul setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan. Hasto ditangkap usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB. KPK telah menetapkan status tersangka terhadap Hasto sejak Desember 2024.
“Diperintahkan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sebagai berikut: 1. Menunda keberangkatan untuk mengikuti retret di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi poin pertama dalam instruksi tersebut.
Megawati juga menginstruksikan agar kepala daerah dan wakilnya yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk menghentikan perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut. “Apabila sudah berada dalam perjalanan menuju Magelang, agar berhenti dan menanti instruksi selanjutnya dari Ketua Umum,” lanjut isi surat tersebut.
Pada poin kedua, Megawati meminta kepala daerah dan wakilnya untuk tetap mengaktifkan alat komunikasi dan bersiaga terhadap panggilan dari partai.
“2. Tetap menjaga komunikasi yang aktif dan standby untuk commander call,” tulis instruksi selanjutnya.
Surat ini ditandatangani langsung oleh Megawati dan diberi cap resmi lambang PDIP.
Menanggapi instruksi tersebut, Jokowi memberikan pernyataannya. Saat ditanya mengenai arahan Megawati, Jokowi menegaskan bahwa kegiatan retret kepala daerah merupakan bagian dari program pemerintah.
Menurut Jokowi, kepala daerah yang sudah dilantik seharusnya tetap menghadiri acara tersebut. Ia menekankan bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara.
“Seharusnya mereka tetap hadir, karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan lain. (Situasi seperti ini) biasa saja,” ujar Jokowi.
Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, juga merespons pernyataan Jokowi. Ia menegaskan bahwa instruksi dari Megawati merupakan urusan internal partai dan bukan ranah pihak luar.
“Ini masalah internal partai, bukan urusan pihak luar,” kata Said yang ditemui di kediaman Megawati di Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Said tidak berkomentar lebih lanjut mengenai tanggapan Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP. Ia hanya menyebut bahwa dirinya akan menjalankan tugas yang diberikan tanpa merinci lebih jauh.(des*)
