Padang  

Pemko Padang Siapkan 19 Ranperda untuk 2027, Termasuk Pendidikan dan Pengelolaan Sampah

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp2,8 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). Kesepakatan ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat sepanjang 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri.

Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, jajaran asisten, staf ahli, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pimpinan instansi terkait.

Paripurna tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap rancangan APBD tersebut. Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan serta menjalankan berbagai program unggulan Kota Padang.

Baca Juga  Wali Kota Padang Tinjau Basko City Mall, Target Soft Launching pada Mei 2025

Fadly mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya membangun Padang sebagai kota pintar dan kota sehat yang berlandaskan nilai agama serta budaya, demi mewujudkan kota yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, alokasi anggaran daerah harus diarahkan pada berbagai program prioritas yang mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama Pemko Padang. Meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah terus mencari peluang dan sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.

Selain itu, kebijakan pembangunan pada 2027 akan diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan kawasan-kawasan potensial.

Fadly menyebut Pasar Raya Padang, kawasan Kota Tua, wilayah pesisir pantai, serta sektor gastronomi sebagai sejumlah potensi yang perlu dikembangkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pembangunan yang kita lakukan harus mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, berbagai kawasan strategis dan potensi unggulan Kota Padang perlu terus dikembangkan,” ujarnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemko Padang juga mengajukan 19 Ranperda untuk masuk dalam Propemperda Tahun 2027. Usulan tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.

Tiga Ranperda rutin yang diusulkan meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Baca Juga  Barantin Perkuat Pengawasan Komoditas Ilegal dengan Satgas Ad Hoc

Sementara itu, 13 Ranperda lanjutan mencakup sejumlah persoalan penting, di antaranya pengelolaan sampah, perlindungan penyandang disabilitas, penerapan kawasan tanpa rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2026–2055.

Adapun tiga Ranperda baru yang diajukan meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.

Fadly berharap pembahasan dan pembentukan berbagai regulasi tersebut dapat berjalan lancar serta sejalan dengan arah kebijakan anggaran yang telah disepakati.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

“Kami berharap proses penyusunan kebijakan anggaran dan pembentukan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, seluruh program pembangunan bisa terlaksana sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” tutupnya.(Rey)