Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk child grooming dan perundungan di dunia maya (cyberbullying). Menurutnya, peringatan Hari Anak Sedunia dengan tema “My Day, My Right, My Future” harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak.
Atalia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, sekitar separuh anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan, baik fisik, emosional maupun seksual sepanjang hidup mereka.
Ia menilai tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan karena belum memiliki kendali penuh terhadap dirinya. Kondisi ketimpangan relasi kuasa kerap dimanfaatkan orang dewasa untuk memanipulasi anak secara emosional melalui praktik child grooming, yang berpotensi berujung pada kekerasan dan eksploitasi.
Atalia juga menyoroti bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak jarang berlangsung di lingkungan yang semestinya memberikan perlindungan, seperti keluarga dan sekolah. Ketika pelakunya merupakan orang dekat yang dipercaya, anak sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban. Bahkan, sebagian dari mereka memilih diam karena takut mengungkapkan kejadian yang dialami.
Menurutnya, penanganan kasus kekerasan anak tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Upaya pencegahan melalui deteksi dini serta pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis dan trauma korban juga harus menjadi perhatian utama.
Selain ancaman kekerasan di lingkungan sekitar, Atalia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) turut menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak, khususnya di ruang digital.
Di satu sisi, internet memberikan akses pengetahuan dan kesempatan belajar yang semakin luas. Namun, di sisi lain, dunia digital juga menyimpan berbagai risiko, mulai dari perundungan siber, eksploitasi seksual secara daring hingga manipulasi konten.
Ia menilai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) perlu diperkuat. Sebab, penerapan aturan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk praktik penggunaan identitas orang tua oleh anak untuk mendaftar akun media sosial maupun mengakses platform digital.
Atalia menegaskan, anak perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pendekatan perlindungan tidak cukup hanya melalui larangan, tetapi juga harus disertai pendidikan literasi digital, pengawasan yang tepat, serta tanggung jawab penyedia platform dalam menghadirkan lingkungan digital yang aman bagi anak.
Untuk mewujudkan tema Hari Anak Sedunia menjadi aksi nyata, Atalia mengusulkan empat langkah strategis yang perlu mendapat perhatian bersama.
Pertama, memperkuat sistem perlindungan anak sekaligus mencegah praktik child grooming. Pemerintah pusat dan daerah diminta meningkatkan kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) secara menyeluruh. Penguatan tersebut mencakup penyediaan psikolog anak, rumah aman, serta penegakan hukum yang mengutamakan pemulihan korban.
Kedua, membangun lingkungan pengasuhan yang sehat dan mendukung keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang lebih ramah keluarga untuk mengurangi fenomena fatherless, memperluas edukasi pola asuh positif bagi ayah dan ibu, serta memastikan setiap sekolah memiliki saluran pengaduan kekerasan yang aman dan mudah dijangkau siswa.
Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital serta mengoptimalkan penerapan PP Tunas. Penyelenggara sistem elektronik harus lebih bertanggung jawab dalam menyaring konten berbahaya dan mencegah penyalahgunaan data pribadi orang tua untuk pembuatan akun anak. Langkah tersebut juga perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital di lingkungan keluarga dan sekolah.
Keempat, memperluas keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan. Atalia mendorong penguatan peran Forum Anak agar aspirasi dan pandangan anak tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Menutup pernyataannya, Atalia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Sedunia sebagai pengingat untuk terus memperjuangkan hak anak dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan.
Ia menegaskan bahwa setiap anak berhak menjalani masa kecil dengan aman, memperoleh kasih sayang, serta mendapatkan penghormatan terhadap martabat dan suaranya. Anak juga harus memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita tanpa dihantui ketakutan.
“Hariku berarti setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman dan penuh kasih sayang. Hakku berarti martabat dan suara mereka harus dihormati setiap saat. Masa depanku berarti mereka berhak bermimpi tanpa dibayangi rasa takut. Mari kita jaga hak anak hari ini, agar masa depan Indonesia tetap berdiri tegak esok hari,” tuturnya.(Rey)













