Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kesepakatan restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh sudah selesai secara prinsip. Meski demikian, ia menilai proses administratifnya masih berjalan lambat sebelum bisa diumumkan secara resmi ke publik.
Menurut Purbaya, saat ini pemerintah hanya perlu merampungkan tahapan administrasi antara Kementerian Keuangan dan BPI Danantara. Setelah itu, hasil final baru dapat dipublikasikan.
“Surat dari Danantara sedang dikirim ke kami, nanti akan kami balas supaya proses administrasinya bisa diselesaikan dengan benar. Keputusannya sebenarnya sudah ada, tinggal dirapikan secara formal,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ia mengungkapkan bahwa keputusan utama sebenarnya sudah diambil sejak lebih dari satu bulan lalu. Namun, pelaksanaan di tingkat birokrasi dinilai berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, meski bukan hanya berasal dari satu pihak.
Purbaya juga menekankan bahwa proses tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama dari sisi hukum, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Secara substansi sudah selesai, hanya administrasinya yang memang berjalan agak lambat. Ini dilakukan supaya tidak ada celah hukum yang bisa menimbulkan masalah ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga telah memberi penjelasan kepada pihak Tiongkok terkait perkembangan restrukturisasi tersebut agar mitra internasional tidak memiliki kekhawatiran terhadap kelanjutan proyek strategis itu.
“Saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan China bahwa keputusan sudah diambil, tinggal diumumkan saja, jadi mereka tidak perlu khawatir,” katanya.
Meski sudah ada kepastian secara prinsip, Purbaya belum bersedia memaparkan detail hasil restrukturisasi, termasuk soal masa depan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia menyebutkan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
“Detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak AHY setelah resmi diumumkan. Saya belum memiliki kewenangan untuk menjelaskan lebih jauh saat ini,” pungkasnya.(BY)
