Jakarta – Asisten Personalia (Aspers) Dankodaeral XIII/Tarakan sekaligus Dankorwil NTB-NTT Satgas PKH Garuda, Kolonel (Mar) Achmad Hadi Alhasny, menghadiri penyerahan uang sebesar Rp11,4 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dalam acara tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja Satgas PKH dalam menyelamatkan keuangan serta aset negara. Apresiasi itu disampaikan dalam kegiatan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung di Jakarta.
“Atas nama pemerintah, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tergabung dalam Satgas PKH. Penghargaan saya sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” ujar Presiden.
Presiden menekankan bahwa tugas Satgas PKH bukanlah pekerjaan mudah, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas persoalan di lapangan. Ia juga mengungkapkan bahwa para anggota satgas kerap menghadapi ancaman dan intimidasi dalam menjalankan tugasnya.
“Saya paham banyak anggota yang diancam dan diintimidasi. Sekali lagi, saya sangat menghargai dedikasi saudara-saudara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa menjaga kekayaan negara merupakan tugas mulia. Namun, ia juga menyoroti masih adanya oknum di birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Ada pihak-pihak yang justru membantu mereka yang mencuri uang negara. Ini harus kita akui dan kita hentikan,” tegasnya.
Presiden pun mengajak seluruh aparatur negara untuk kembali pada prinsip pengabdian kepada rakyat serta menghentikan praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan, tambang ilegal, dan perkebunan ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi Satgas PKH. Ia menyatakan bahwa setiap ancaman terhadap satgas merupakan bentuk perlawanan terhadap negara.
“Jika ada yang mengancam Satgas PKH, itu sama dengan mengancam Presiden Republik Indonesia. Jika ada yang menghalangi, berarti menghalangi negara,” tegasnya.
Menutup arahannya, Presiden memastikan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam menjaga kekayaan bangsa dan akan terus berada di garis depan demi memastikan seluruh aset negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
