Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia sementara waktu dihentikan operasionalnya karena belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Januari 2025 hingga Maret 2026. Meski begitu, tren SPPG yang disuspend menunjukkan penurunan dibandingkan dua pekan sebelumnya.
“Jumlahnya menurun dibandingkan dua minggu lalu karena sudah banyak yang mendaftar SLHS,” ujar Nanik dalam rilis resmi yang diterima pada Jumat (27/3/2026).
Dijelaskan, dua minggu lalu jumlah SPPG yang terdampak lebih tinggi, khususnya di Pulau Jawa yang melebihi 1.500 unit. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur mencatat 779 SPPG, dan Indonesia Barat sebanyak 492 unit yang mengalami suspend.
Nanik menambahkan, penghentian operasional sementara ini dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan bagi SPPG yang belum melengkapi administrasi SLHS.
“Setelah dilakukan suspend, sebagian besar pengelola kini mulai mengurus sertifikasi tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan standar pelayanan gizi tetap sesuai ketentuan, terutama terkait aspek higiene dan sanitasi. Pengawasan dilakukan agar layanan gizi bagi masyarakat tetap aman dan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah.(BY)
