Padang – Keputusan mengejutkan datang dari pucuk pimpinan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat ketika Musfi Yendra memilih melepaskan kursi ketua yang selama dua tahun terakhir diembannya.
Dalam rapat pleno yang berlangsung penuh kesadaran kolektif, langkah itu bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan pesan moral tentang bagaimana kekuasaan seharusnya diperlakukan.
Mundur bukan tanda kalah, justru menjadi simbol penghormatan terhadap kesepakatan dan etika organisasi yang jarang terlihat di ruang-ruang kekuasaan.
Di tengah dinamika lembaga publik yang sering dihantui tarik-menarik kepentingan, Musfi Yendra menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap aturan tata tertib sekaligus komitmen terhadap kesepakatan awal komisioner. Terutama Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2024 Tentang Tata Tertib Jabatan Ketua.
Ia menyadari jabatan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai kesepahaman bersama. Sikap itu menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang bertahan, tetapi tentang mengetahui kapan harus memberi ruang bagi regenerasi.
Proses pemilihan pimpinan baru berlangsung tanpa riak konflik, Rabu (18/2/2026). Para komisioner memilih jalan musyawarah mufakat, hingga akhirnya Idham Fadhli dipercaya menakhodai lembaga keterbukaan informasi tersebut untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Suasana pleno mencerminkan harmoni internal yang jarang terlihat, seolah menjadi bukti bahwa pergantian kepemimpinan dapat berlangsung elegan tanpa meninggalkan luka organisasi.
Bagi Musfi Yendra, perjalanan dua tahun memimpin bukan sekadar deretan program kerja, tetapi rekam jejak upaya memperkuat posisi lembaga sebagai garda keterbukaan informasi publik.
Ia meyakini tongkat estafet yang diserahkan akan terus bergerak maju, bahkan disempurnakan oleh pemimpin berikutnya. Pernyataan itu terasa seperti pesan tak tertulis bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang kesinambungan, bukan dominasi.
Kepercayaan yang diberikan kepada Idham Fadhli pun disambut dengan penuh kesadaran akan beratnya tanggung jawab.
Ia menegaskan komitmen untuk menjaga integritas serta melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya. Ucapan terima kasih yang disampaikannya bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan bahwa keberhasilan lembaga lahir dari kerja kolektif, bukan dari satu figur semata.
Rotasi kepemimpinan tersebut juga diikuti dengan penyusunan struktur baru yang menegaskan pembagian tanggung jawab strategis di tubuh lembaga.
Selain pemilihan ketua, juga dilakukan pemilihan wakil ketua dan jabatan ketua-ketua bidang. Mona Sisca terpilih wakil ketua. Musfi Yendra Ketua Bidang PSI, Riswandy Ketua Bidang ESA dan Tanti Endang Lestari Ketua Bidang Kelembagaan.
Penunjukan wakil ketua hingga ketua bidang menjadi simbol bahwa organisasi harus bergerak secara sistematis dan berimbang. Setiap posisi membawa tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi informasi yang menjadi hak publik.
Pergantian kepemimpinan ini seakan menjadi refleksi penting di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga publik. Ketika jabatan sering dipertahankan mati-matian, langkah mundur justru menghadirkan narasi berbeda tentang etika dan keteladanan.
Momentum ini bukan hanya pergantian struktur, tetapi pengingat bahwa kekuasaan sejatinya adalah ruang pengabdian, yang nilainya diukur dari seberapa tulus seseorang rela melepaskannya demi kepentingan yang lebih besar.(r-ssc).
