Padang – Lebih dari 40 hari pascabanjir bandang yang melanda Batu Busuk, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, warga masih berusaha membangun kembali kehidupan mereka.
Proses penanganan yang lambat dan pendekatan pemerintah yang dinilai kurang tepat membuat masyarakat memilih untuk bertahan dan bangkit secara mandiri, tanpa dukungan nyata dari pihak berwenang, Jumat (10/1/2025).
Banjir bandang pada akhir November lalu menghancurkan permukiman warga dan memaksa sekitar 80 kepala keluarga mengungsi. Sejak saat itu, masyarakat menantikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dijanjikan pemerintah kecamatan. Namun, lebih dari satu bulan berlalu, realisasi pembangunan belum terlihat.
Perhatian pemerintah di tingkat kecamatan pun dinilai minim. Sejak puncak bencana pada 28 November 2025, Camat Pauh disebut belum pernah mengunjungi posko pengungsian di Talang Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto. Kehadiran aparat kelurahan hanya terlihat saat mendampingi pejabat atau tokoh publik yang menyalurkan bantuan, tanpa pendampingan berkelanjutan bagi korban.
Kondisi ini menunjukkan pemerintah fokus pada fase tanggap darurat. Padahal, fase pascabencana membutuhkan upaya besar, dana memadai, dan keterlibatan semua pihak untuk memulihkan kehidupan warga secara menyeluruh.
Di tengah keterbatasan tersebut, Karang Taruna Kelurahan Kapalo Koto mengambil peran penting. Sejak hari pertama banjir, organisasi kepemudaan ini mengelola posko, menyalurkan logistik, dan memenuhi kebutuhan pokok korban. Karang Taruna juga memprakarsai pembangunan huntara secara mandiri dengan bantuan donasi dari dermawan. Huntara yang mereka bangun sudah bisa dihuni delapan hari pascabencana.
“Kami melihat warga tidak hanya butuh bantuan darurat, tapi juga kepastian untuk hidup kembali. Karena itu kami bergerak semampu kami,” ujar Ketua Karang Taruna Kelurahan Kapalo Koto, Muhammad Ilham.
Pembangunan huntara dan huntap pemerintah terkendala masalah tanah adat. Lokasi yang direncanakan merupakan tanah kaum, sehingga untuk dibangun harus dihibahkan dan berujung pada kepemilikan pribadi. Skema ini bertentangan dengan adat Minangkabau, yang menetapkan tanah kaum hanya boleh digunakan, bukan dimiliki secara pribadi.
Karena belum ada solusi, pembangunan huntap tertunda. Beberapa warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, menyewa rumah kontrakan, atau pindah ke huntara di Koto Tangah, terutama mereka yang bekerja di sektor swasta. Namun, sebagian besar warga Batu Busuk berprofesi sebagai petani sehingga tetap bertahan di wilayahnya untuk mengurus ladang.
“Kalau kami pindah jauh, ladang tidak terurus. Itu berarti sumber hidup kami juga hilang,” jelas Ilham.
Untuk mempercepat pemulihan, Karang Taruna berinisiatif membangun huntara dan huntap dengan kesepakatan adat bersama ninik mamak dari beberapa suku. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, memanfaatkan donasi bahan bangunan, melibatkan warga, unsur TNI, dan mahasiswa KKN dari perguruan tinggi seperti Universitas Bengkulu dan Universitas Sriwijaya. Sayangnya, mahasiswa KKN kebencanaan Universitas Andalas tidak ditempatkan di Batu Busuk meski wilayah ini terdampak parah.
Masyarakat korban banjir menyatakan rasa terima kasih atas kerja kemanusiaan Karang Taruna yang sejak awal membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka.
“Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Karang Taruna Kelurahan Kapalo Koto beserta rekan-rekannya, dari hari pertama banjir hingga saat ini,” ujar Eva Susanti, salah satu korban.
Hingga kini, warga Batu Busuk masih tinggal di hunian sementara hasil swadaya masyarakat, sambil menunggu langkah konkret pemerintah dalam pemulihan pascabencana.(des*)
