Padang – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umrah di daerah.
Upaya ini dibahas dalam pertemuan antara Kemenhaj Sumbar dengan pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-Bipih) yang digelar Rabu (31/12). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi strategis antara Kemenhaj dan sektor perbankan dalam mendukung layanan haji dan umrah yang lebih terintegrasi.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, menekankan peran penting perbankan dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Menurutnya, kolaborasi ini harus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.
“Kehadiran perbankan sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pertemuan ini baru langkah awal, ke depan kami akan terus melakukan konsolidasi agar semua program berjalan terintegrasi,” kata Rifki.
Rifki menambahkan, pengelolaan haji dan umrah tidak bisa dilihat sebagai kegiatan musiman saja. Haji memang berlangsung pada periode tertentu, tetapi umrah digelar sepanjang tahun dan memiliki potensi ekonomi yang besar.
“Di Sumatera Barat, keberangkatan umrah cukup tinggi. Dalam waktu dekat, masing-masing 420 jemaah dijadwalkan berangkat langsung ke Jeddah. Potensi tahunan bisa mencapai lebih dari 50 ribu jemaah,” jelasnya.
Meski begitu, Rifki mengakui pengawasan dan pengelolaan umrah oleh Kemenhaj masih perlu diperkuat. Setiap pekan ratusan jemaah berangkat dari Sumatera Barat, namun belum semua dikelola dalam sistem terintegrasi.
“Kemenhaj hadir untuk memastikan pengawasan, pelayanan, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi dari ekosistem haji dan umrah,” tegasnya.
Ke depan, Kemenhaj Sumbar akan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara umrah, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, potensi ekonomi umrah juga akan terus didorong agar bisa dikelola secara optimal.
Selain pengawasan, Kemenhaj Sumbar tengah merancang konsep pemberangkatan umrah terpusat melalui Asrama Haji, mirip pola layanan haji. Jemaah akan menginap satu malam untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi, imigrasi, hingga keberangkatan yang terkoordinasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, dan UPT Asrama Haji. Semua pihak mendukung. Jika terwujud, Asrama Haji akan aktif setiap hari, sehingga ekosistem ekonomi haji-umrah bisa berkembang lebih kuat,” ujar Rifki.
Rifki juga menekankan dorongan pemerintah pusat agar daerah menyiapkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem ini, mulai dari penyediaan perlengkapan jemaah hingga produk khas daerah.
“Bayangkan jika UMKM Sumbar bisa menyediakan koper, kain ihram, hingga makanan lokal untuk jemaah. Bahkan jika setiap jemaah membawa satu kilogram produk lokal saja, dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” tambahnya.
Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, Kemenhaj berharap ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumatera Barat akan terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.(des*)
