Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berencana mengajukan penambahan dukungan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan setelah seluruh alokasi Rp25 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk pembiayaan sektor perumahan terserap habis.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan surat resmi untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami sedang menyiapkan pengajuannya. Soal disetujui atau tidak, nanti keputusan pemerintah. Yang jelas, kami berharap bisa mendapat tambahan dana sekitar Rp5 sampai Rp10 triliun,” ujar Nixon usai menghadiri RUPSLB di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).
Menurut Nixon, anggaran Rp25 triliun yang telah diberikan pemerintah sebelumnya telah habis digunakan. Ia merinci bahwa hingga akhir Oktober, penyerapan dana mencapai hampir Rp24 triliun, dan pada awal November seluruhnya sudah terserap.
Jika permohonan tambahan anggaran tersebut dikabulkan, BTN berencana memfokuskan dana tersebut untuk mendukung pembiayaan perumahan yang diperkirakan masih menunjukkan pertumbuhan kuat hingga akhir tahun. Sektor perumahan sendiri menyumbang sekitar 70 persen dari total pembiayaan BTN.
Nixon menambahkan bahwa dana sebelumnya juga digunakan untuk pembiayaan di Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, mengingat dana tersebut harus dialokasikan sebelum unit tersebut resmi dipisahkan menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Namun, jika dana tambahan disetujui, alokasi sepenuhnya akan masuk ke BTN.
“Kalau nanti ada tambahan, dana itu akan diberikan atas nama BTN, bukan BSN. Jadi penggunaannya tetap untuk BTN,” jelasnya.
Selain itu, Nixon menilai tren permintaan pembiayaan hunian saat ini didominasi generasi muda yang lebih memilih tinggal di apartemen atau hunian vertikal di wilayah perkotaan. Faktor kedekatan dengan pusat aktivitas dan akses transportasi menjadi alasan utama.
Menurutnya, hunian vertikal semakin relevan karena ketersediaan lahan di Jakarta untuk pengembangan rumah tapak semakin terbatas. BTN pun membuka peluang kerja sama baru dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan opsi hunian vertikal di kawasan pusat kota.(BY)
