Jakarta – Nepal diguncang gelombang demonstrasi besar yang didominasi generasi muda sejak Senin. Sedikitnya 19 orang dilaporkan tewas di dua kota dalam kerusuhan yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir.
Aksi protes ini dipicu kemarahan anak muda, terutama Gen Z, atas maraknya korupsi dan keputusan pemerintah memblokir akses ke sejumlah platform media sosial. Ribuan demonstran bahkan berusaha menerobos gedung parlemen di Kathmandu dengan merobohkan barikade polisi.
Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata, peluru karet, dan mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Bentrokan pun pecah, di mana para pengunjuk rasa melempari polisi, membakar ambulans, dan memaksa masuk ke kompleks parlemen.
“Polisi menembak secara brutal,” ujar seorang demonstran kepada ANI yang dikutip Reuters, Selasa (9/9/2025). “Peluru nyaris mengenai saya, tapi menembus tangan teman di belakang saya.”
Menurut data kepolisian, lebih dari 100 orang terluka, termasuk 28 anggota polisi. Banyak korban luka diangkut ke rumah sakit dengan sepeda motor oleh sesama demonstran.
Keputusan pemerintah melarang penggunaan media sosial seperti Facebook dinilai menjadi pemicu utama kemarahan. Padahal, sekitar 90% dari 30 juta penduduk Nepal aktif menggunakan internet. Pemerintah beralasan pemblokiran dilakukan karena platform belum mendaftar secara resmi, serta kerap digunakan untuk menyebar hoaks, ujaran kebencian, hingga penipuan.
Kerusuhan juga terjadi di kota Itahari, di mana dua orang tewas ketika aksi berubah menjadi bentrokan. Menyusul kekacauan ini, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri dengan alasan tanggung jawab moral.
Perdana Menteri KP Sharma Oli segera menggelar rapat kabinet darurat. Namun, aksi protes kian meluas ke berbagai wilayah lain, termasuk Biratnagar, Bharatpur, dan Pokhara. Ribuan pelajar dan mahasiswa turun ke jalan membawa bendera serta poster bertuliskan “Hentikan korupsi, buka kembali media sosial” hingga “Pemuda melawan korupsi.”
Organisasi internasional Human Rights Watch mengingatkan agar pemerintah Nepal tidak hanya melihat demonstrasi ini dari sisi keamanan. Menurut mereka, gelombang protes mencerminkan kekecewaan mendalam publik terhadap korupsi, nepotisme, dan buruknya tata kelola pemerintahan.
Kemarahan publik semakin diperkuat dengan kondisi ekonomi yang stagnan. Ribuan pemuda Nepal memilih bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar negeri setiap tahunnya. Meski pemerintah mengklaim ekonomi mulai pulih, publik menilai janji pemberantasan korupsi dan perbaikan kesejahteraan tak kunjung terealisasi.
Nepal sendiri masih menghadapi instabilitas politik sejak beralih dari monarki pada 2008. Dalam 17 tahun terakhir, negara ini telah berganti 14 pemerintahan tanpa satupun yang berhasil menyelesaikan masa jabatan penuh.
Pemblokiran media sosial di Nepal terjadi di tengah tren global di mana sejumlah negara memperketat pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar dengan dalih keamanan dan pencegahan penyebaran informasi palsu. Namun, langkah itu juga memunculkan kritik keras karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi.(des*)
