Eko Patrio & Uya Kuya Akhiri Karier Politik Setelah Kontroversi

Eko Patrio dan Uya Kuya.
Eko Patrio dan Uya Kuya.

Jakarta – Dua politisi Fraksi PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya, resmi mengundurkan diri dari DPR RI pada Minggu (31/8/2025), di tengah meningkatnya protes dan kerusuhan yang dipicu oleh pernyataan serta aksi kontroversial mereka.

Keputusan mundur ini diumumkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sebagai langkah proaktif untuk meredam ketegangan dan memulihkan stabilitas di masyarakat. Sebelumnya, kediaman Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo) dan Uya Kuya (Surya Utama) menjadi sasaran massa, dengan insiden penyerbuan dan penjarahan yang terjadi pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu dini hari.

Sebelum mengundurkan diri, Eko Patrio sempat menyampaikan permohonan maaf melalui video di Instagram. Bersama rekan sefraksinya, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko menyatakan penyesalan atas kegelisahan yang timbul di masyarakat. “Dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan saya,” ujarnya. Meskipun tidak merinci, permintaan maaf tersebut diyakini merujuk pada pernyataannya yang memicu kemarahan publik.

Sementara itu, Uya Kuya juga mengundurkan diri setelah aksinya berjoget di Gedung DPR viral di media sosial, sesaat setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Aksi tersebut dianggap arogan dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. “Saya, Uya Kuya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tulus dari hati saya untuk seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian beberapa hari terakhir ini,” ungkapnya dalam video klarifikasi.

Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, sebelumnya menilai bahwa politisi yang menimbulkan keresahan publik sebaiknya mempertimbangkan langkah mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Pilihannya tinggal mundur dan mendengarkan rakyat, atau bertahan sampai situasinya makin memanas,” jelasnya.

Mundurnya Eko Patrio dan Uya Kuya menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional, sekaligus memberi peringatan bagi pejabat publik lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan.(des*)