Jakarta – Microsoft dikabarkan membatasi pengiriman email internal dan eksternal yang mengandung kata-kata seperti “Palestina“, “Gaza“, dan “Genosida“. Kebijakan ini dilaporkan menyebabkan sejumlah karyawan tidak dapat mengirim pesan yang mencantumkan istilah-istilah tersebut, baik di judul maupun isi email.
Informasi ini diungkap oleh kelompok aktivis No Azure for Apartheid (NOAA), yang menyatakan bahwa puluhan pegawai perusahaan teknologi raksasa itu terdampak oleh pemblokiran istilah tertentu dalam sistem email internal.
Menurut Hossam Nasr dari NOAA, kata-kata seperti “Israel” atau istilah yang ditulis dengan variasi seperti “P4lestine” tidak terkena pemblokiran. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk sensor yang disengaja dan diskriminatif, serta merupakan usaha perusahaan untuk membungkam suara para karyawan yang mendukung Palestina.
Menanggapi laporan ini, Microsoft menyatakan bahwa mereka telah memberlakukan sejumlah penyesuaian sistem email dengan tujuan membatasi distribusi pesan yang mengandung konten politik di lingkungan kerja.
“Penyebaran email massal kepada ribuan rekan kerja mengenai isu di luar pekerjaan tidak sesuai dengan etika komunikasi perusahaan,” ujar Frank Shaw, perwakilan Microsoft, dalam pernyataannya kepada The Verge. Ia menambahkan bahwa Microsoft telah menyediakan ruang diskusi khusus bagi karyawan yang ingin terlibat dalam percakapan mengenai isu-isu politik.
Menurut Shaw, beberapa hari terakhir perusahaan menerima banyak keluhan terkait masuknya email dengan tema politik ke kotak masuk karyawan secara luas. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengambil langkah teknis agar hanya karyawan yang memang berminat dengan isu tertentu yang menerima konten semacam itu.
Kebijakan pembatasan ini diberlakukan tak lama setelah muncul aksi protes dari sejumlah karyawan aktif dan mantan pegawai Microsoft, yang mengecam kerja sama perusahaan dengan pemerintah Israel. Salah satu bentuk protes terjadi saat konferensi Microsoft Build, di mana seorang karyawan bernama Joe Lopez menyela pidato pembukaan pada 19 Mei untuk menyuarakan penolakannya terhadap kontrak tersebut.(BY)
