Padang Panjang— Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyatakan kesiapan memasuki fase transisi setelah bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa waktu lalu. Kondisi wilayah terdampak kini menunjukkan perbaikan signifikan seiring proses pemulihan yang terus berjalan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menjelaskan bahwa pembersihan material lumpur telah dilakukan di berbagai titik, termasuk akses jalan dan permukiman. “Kami ingin segera bangkit dari bencana ini. Jalan-jalan yang sebelumnya tertutup lumpur sudah dibersihkan, dan penanganan rumah-rumah terdampak tengah berjalan,” ujarnya saat dihubungi tim Media Center Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, Sabtu (6/12/2025).
Sebagian pengungsi yang semula menempati lokasi darurat kini telah dipindahkan ke hunian sementara maupun rumah kontrakan, dengan total 129 jiwa direlokasi. Pemerintah juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako, perlengkapan rumah tangga, kebutuhan dasar, serta bantuan uang tunai sebagai pegangan awal bagi warga terdampak.
Data Pemko Padang Panjang mencatat 34 warga masih hilang, sementara 41 korban telah ditemukan, termasuk 2 yang masih dalam proses identifikasi di RS Bhayangkara. Alat berat tetap dikerahkan untuk membersihkan batu besar di aliran sungai dan membuka akses jalan yang sempat tertutup.
Layanan listrik, air bersih, dan internet dilaporkan mulai normal, meskipun beberapa titik masih dalam perbaikan, khususnya wilayah yang mengalami longsor parah. PLN disebut bergerak cepat dalam memulihkan jaringan, sementara stok logistik tetap aman dengan bahan pangan seperti beras dan telur cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.
Menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 10 Desember 2025, pemerintah fokus pada kelengkapan administrasi, termasuk penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk memastikan penggunaan dana darurat sesuai prosedur. “Semua data harus terkumpul secara rinci sebelum masa tanggap darurat berakhir, agar proses rehabilitasi berjalan lancar,” tegas Wali Kota.
Pemkot melaporkan 42 rumah rusak berat atau hanyut, sementara kerusakan ringan hingga sedang masih dalam proses pendataan. Proposal bantuan telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk usulan pembangunan rumah relokasi dan penyediaan lahan. Dukungan juga datang dari BNPB, Kementerian Perumahan, TNI, Polri, dan Basarnas.
Akses ke Padang Panjang saat ini terbatas, hanya dapat dilalui melalui jalur Sitinjau Lauik atau Kabupaten Solok, yang rawan kemacetan dan kecelakaan. Pemkot memanfaatkan jalur darurat dengan estafet kendaraan kecil, meski belum menjadi solusi permanen. Distribusi bantuan sempat terhambat akibat kemacetan dan insiden, termasuk kecelakaan ambulans, namun suplai logistik terus dijaga.
Kondisi keamanan dilaporkan tetap kondusif tanpa kasus penjarahan, sementara ketersediaan makanan terjamin melalui dapur umum dan distribusi bantuan dari berbagai lembaga. Beberapa rumah kosong sempat dimasuki orang tak dikenal, namun tidak terjadi kasus besar, karena warga membawa barang berharga saat mengungsi.
Wali Kota berharap kementerian terkait segera menyetujui proposal pembangunan hunian tetap dan relokasi warga terdampak. “Kami juga memperjuangkan perbaikan jalur Lembah Anai yang vital bagi akses masyarakat kami,” tambahnya.
Pemkot Padang Panjang merilis pembaruan data bencana per 6 Desember 2025 pukul 09.00 WIB. Total korban meninggal dunia tercatat 41 jiwa, terdiri atas 22 warga Padang Panjang, 17 warga luar kota, dan 2 korban belum teridentifikasi. Pengaduan orang hilang mencapai 34 warga Padang Panjang dan 19 warga luar kota.
Kerusakan fasilitas umum meliputi 3 jenis bangunan, 520 meter jalan, 38 meter DAM, 470 meter irigasi, 42 meter jembatan, 4 rumah ibadah, dan 1 fasilitas kesehatan, dengan total kerugian sekitar Rp79 miliar. Lahan pertanian seluas 16,17 hektare milik 28 kelompok tani terdampak, senilai Rp631 juta.
Kerusakan rumah warga meliputi 41 rusak berat, 16 rusak sedang, dan 196 rusak ringan, dengan total kerugian Rp5,3 miliar. Sekitar 130 jiwa dari 38 kepala keluarga masih mengungsi di dua lokasi: Silaing Bawah (87 jiwa, 27 KK) dan Islamic Center (43 jiwa, 11 KK). Sumbangan masyarakat tercatat sebesar Rp129.644.000.
Fasilitas pendidikan juga terdampak, dengan 8 SD, 4 SMP, dan 2 KB rusak, menimbulkan kerugian sekitar Rp2,3 miliar.(des*)
