Dharmasraya – Pemerintah pusat menetapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu wilayah prioritas nasional dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Keputusan tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Sumbar di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Rapat yang berlangsung selama hampir empat jam itu dihadiri Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, serta sejumlah pejabat teknis dari pusat maupun daerah.
Pada tahap awal, pembangunan Sekolah Rakyat akan dipusatkan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok, dengan total nilai investasi mencapai lebih dari Rp500 miliar. Selain itu, dua sekolah rintisan di Sumbar (SRMP 4 dan SRMP 5) akan ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Rakyat permanen.
Dharmasraya menjadi daerah yang dinilai paling siap karena telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk izin penggunaan lahan milik Ditjen SDA Kementerian PUPR di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung. Pembangunan di lokasi ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp200 miliar, dengan proses tender yang ditargetkan dimulai tahun ini.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan model pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (kategori desil satu) dengan kapasitas sekitar 1.000 murid.
Setiap sekolah dilengkapi asrama, fasilitas makan, serta beasiswa penuh sehingga seluruh biaya pendidikan ditanggung negara. Konsep ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dharmasraya dan Solok dipilih karena kebutuhan akses pendidikan di wilayah pinggiran masih sangat tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menilai Pemprov Sumbar bergerak cepat dalam mendorong program prioritas nasional ini. Ia bahkan menyebut Vasko sebagai pemimpin yang progresif dan revolusioner karena aktif memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pusat.
Agus juga menegaskan pesan Presiden agar seluruh program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya di bidang pendidikan.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menilai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk pengembangan SDM di daerah.
Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih merata, tetapi juga memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.
“Anak-anak di Dharmasraya sangat membutuhkan pendidikan berkualitas, terlebih karena di sini fasilitas tambahan seperti bimbingan belajar masih terbatas,” katanya.
Dengan terealisasinya program ini, diharapkan akses dan kualitas pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera di Sumbar dapat meningkat pesat.
Selain memperkuat pembangunan SDM, program ini juga akan menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri.(des*)
