Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan pasca kebakaran yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, di Aula Ampangan Balai Kota, Selasa (2/9/2025).
Rakor ini dihadiri Asisten I, Staf Ahli, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta seluruh pimpinan perbankan yang beroperasi di Kota Payakumbuh. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam percepatan pemulihan masyarakat terdampak, khususnya para pedagang dan pelaku usaha.
Dalam arahannya, Elzadaswarman menekankan pentingnya respons cepat terhadap keluhan dan aspirasi warga, terutama terkait kewajiban angsuran pinjaman bank yang tetap berjalan meski aktivitas usaha mereka terhenti.
“Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi masyarakat yang terdampak. Mereka kehilangan usaha dan sumber penghasilan, namun cicilan bank tetap berjalan. Kami meminta pihak perbankan memberikan kelonggaran, baik berupa penundaan maupun bentuk bantuan lainnya sesuai mekanisme masing-masing bank,” ujarnya.
Wakil Wali Kota juga mengajak perbankan berperan aktif dalam pemulihan pascabencana, termasuk mendukung penyediaan fasilitas penampungan sementara bagi pedagang.
“Alhamdulillah, dalam rapat ini kita sepakat. Pemerintah siap mengeluarkan surat keterangan terdampak sebagai dasar pengajuan kelonggaran ke bank. Dengan dukungan ini, beban masyarakat dapat berkurang dan mereka dapat fokus untuk bangkit kembali,” tambahnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh, Faizal, menambahkan bahwa pihak perbankan telah meninjau langsung kondisi nasabah terdampak. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada keringanan kredit, tetapi juga mencakup kebutuhan mendesak lainnya.
“Kita bersyukur seluruh pihak satu suara. Mari kita bersama-sama membangun fasilitas penampungan bagi pedagang terdampak. Pemerintah sangat menghargai kontribusi nyata dari perbankan karena kerja sama ini sangat berarti bagi masyarakat,” jelas Faizal.
Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perbankan di Kota Payakumbuh siap memberikan dukungan melalui relaksasi kredit, program bantuan, dan partisipasi dalam penyediaan fasilitas penampungan sesuai kebijakan masing-masing lembaga.(des*)
