Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar pertemuan strategis bersama para anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar I, khususnya Dapil Kota Padang, pada Senin (14/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Sederhana itu menjadi ajang sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk membahas arah pembangunan Kota Padang ke depan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman, Muhammad Iqra Chissa Putra, dan Nanda Satria. Dari pihak Pemerintah Kota, turut hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, beserta jajaran wakil ketua dan ketua komisi DPRD Kota Padang.
Mengawali diskusi, Fadly Amran memaparkan visi, misi, dan program strategis yang diusung Pemko Padang. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Padang sebagai kota pintar, sehat, religius, dan berbudaya, yang mampu tumbuh menjadi kota maju dan sejahtera.
“Visi ini kami arahkan untuk meraih predikat Smart City dan Kota Sehat. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, kita mampu mewujudkannya dengan dukungan semua pihak, termasuk DPRD Provinsi,” ujar Fadly.
Dalam forum tersebut, Fadly juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dirancang melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumbar untuk periode 2026–2029. Usulan itu meliputi revitalisasi kawasan Kota Tua Padang, pembangunan akses jalan dan jembatan ke SMKN 11 Padang, penataan kawasan Jalan Terminal Anak Air, peremajaan daerah kumuh, pembangunan TPST dan TPS 3R, penguatan infrastruktur transportasi, hingga pembangunan Embung Maransi.
“Kami berharap dukungan dari anggota DPRD Sumbar, khususnya Dapil Padang, agar berbagai program ini bisa terealisasi dengan baik. Melalui kolaborasi yang solid, pembangunan akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Fadly.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemko Padang yang membuka ruang dialog konstruktif dengan DPRD.
“Pertemuan seperti ini sangat penting sebagai landasan untuk menyusun prioritas pembangunan secara bersama. Ini langkah konkret yang patut kita tindak lanjuti dalam bentuk aksi nyata,” ucap Muhidi.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan dalam tahapan penganggaran, mengingat tahun 2025 sudah memasuki pertengahan. Menurutnya, perlu kajian lebih lanjut untuk menentukan apakah program-program yang diusulkan akan dimasukkan dalam APBD 2026 atau lebih tepat dimatangkan untuk tahun anggaran 2027.
“Kami akan pelajari dan sesuaikan dengan mekanisme penganggaran yang berlaku agar semua usulan bisa dijalankan dengan baik,” pungkasnya.(des*)
