Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,1 triliun untuk Kementerian Perhubungan dalam pagu anggaran tahun 2025. Sebelumnya, anggaran kementerian sempat mengalami efisiensi.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, pagu efektif Kementerian Perhubungan kini mencapai Rp17,72 triliun dari sebelumnya Rp13,58 triliun, setelah menerima tambahan Rp4,14 triliun.
1. Program Mudik Gratis Tetap Berlanjut
Menhub memastikan bahwa dengan tambahan anggaran ini, program mudik gratis yang rutin diselenggarakan setiap tahun tetap menjadi prioritas. Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk subsidi Public Service Obligation (PSO) serta kebutuhan belanja pegawai. Dengan demikian, diharapkan pelayanan bagi masyarakat tidak mengalami gangguan.
“Tambahan anggaran ini memastikan layanan publik seperti subsidi PSO, mudik gratis, dan kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama Kementerian Perhubungan,” ujar Menhub dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).
2. Kebutuhan Pegawai Tetap Terpenuhi
Menhub juga menegaskan bahwa belanja pegawai tidak akan terpengaruh meskipun ada efisiensi sebelumnya. Dengan tambahan anggaran sebesar Rp4,1 triliun ini, hak-hak pegawai tetap terjamin tanpa ada pengurangan.
“Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, layanan subsidi, PSO, hingga program mudik gratis tetap bisa berjalan, dan pegawai tidak akan terdampak,” tambahnya.
3. Keberlanjutan Program PSO
Sebelumnya, Menhub belum bisa memastikan kelanjutan PSO, subsidi, serta program mudik gratis akibat pemotongan anggaran dari Rp31,4 triliun menjadi Rp13,7 triliun. Hal ini juga mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Jika anggaran masih mencukupi, kami akan teruskan program mudik gratis, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Dudy saat ditemui di Jakarta, Jumat malam (31/1).
Sebagai langkah antisipasi, Menhub menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan menggandeng pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung penyelenggaraan mudik gratis pada Lebaran 2025. Nantinya, koordinasi terkait jadwal keberangkatan dan kepulangan akan dilakukan langsung oleh Kementerian Perhubungan.
“Selama ini, koordinasi antarpenyelenggara masih kurang, sehingga sering terjadi satu orang melakukan reservasi di banyak tempat sekaligus,” pungkasnya.(BY)
