Jakarta – Pemerintah Tokyo, ibu kota Jepang, akan menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu untuk pegawai negeri mulai tahun depan.
Rencana tersebut akan diterapkan pada April 2025, yang berarti pegawai negeri di Tokyo akan menikmati libur tiga hari dalam seminggu.
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi gaya kerja dengan pendekatan yang lebih fleksibel, sehingga tidak ada pegawai yang harus mengorbankan karier mereka karena alasan seperti melahirkan atau merawat anak.
“Ini adalah waktu yang tepat bagi Tokyo untuk mengambil langkah yang dapat memperbaiki kualitas hidup warga dan perekonomian di tengah tantangan yang ada,” kata Yuriko Koike pada Rabu (11/12), dikutip dari CNN.
Yuriko juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, angka kelahiran di Jepang menunjukkan penurunan yang signifikan.
Menurut laporan Kementerian Kesehatan Jepang pada 2023, tercatat hanya 727.277 kelahiran dengan tingkat kesuburan 1,2. Untuk mempertahankan stabilitas populasi, diperlukan tingkat kesuburan sebesar 2,1.
Pemerintah Jepang telah berupaya meningkatkan angka kelahiran dengan berbagai kebijakan dan mendorong kaum muda untuk menikah.
Beberapa pakar mengaitkan rendahnya angka kelahiran dengan budaya kerja yang menguras waktu dan biaya hidup yang semakin tinggi, sementara banyak perempuan di Jepang yang merasa tertekan untuk memilih antara karier atau keluarga.(des*)
