Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bangsa Indonesia menerapkan prinsip ekonomi Pancasila yang berlandaskan azas kekeluargaan.
1. Filosofi Ekonomi
Prabowo menjelaskan bahwa negara-negara Barat umumnya memiliki filosofi ekonomi yang tidak mengutamakan perencanaan pembangunan.
“Dalam tata kelola negara, terdapat berbagai filosofi ekonomi. Salah satu pandangan yang kuat di negara-negara Barat adalah pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Bappenas, Senin (30/12/2024).
2. Pemahaman Neoliberal
Prabowo menyebut pandangan tersebut sebagai neoliberalisme, di mana pemerintah hanya berperan sebagai pengatur atau pengawas.
3. Pendiri Bangsa dan Ekonomi Kekeluargaan
Menurut Prabowo, para pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham ekonomi tersebut. Ia menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia mengedepankan azas kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Pemerintah tidak hanya sebagai wasit, tetapi juga bertanggung jawab untuk melindungi dan memimpin rakyat. Pemerintah harus menjadi pelopor dan pengelola, yang menjaga kekayaan bangsa Indonesia,” tegas Prabowo.
4. Ekonomi Pancasila
Prabowo menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila, yang merupakan perpaduan antara pasar bebas dan ekonomi terencana.
Ia juga menyoroti bahwa presiden-presiden terdahulu telah menerapkan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari implementasi ekonomi Pancasila yang berasas kekeluargaan.
“Presiden pertama merancang pembangunan semesta delapan tahun, kemudian presiden kedua melanjutkannya dengan rencana pembangunan lima tahun. Gedung Bappenas ini menjadi pengingat bahwa ekonomi kita harus tetap berlandaskan Pancasila, dengan azas kekeluargaan sebagai intinya,” pungkas Prabowo.(BY)
