TANGERANG – Investasi di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang positif dalam lima tahun terakhir, menempatkannya di posisi lima besar provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia pada 2024, di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, melaporkan bahwa realisasi investasi hingga Triwulan III 2024 (Januari-September) mencapai Rp83,44 triliun, atau telah melampaui 85,3 persen dari target Rp97,79 triliun yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Masih ada sekitar 15 persen lagi untuk mencapai target Rp97 triliun. Kami tetap optimis,” katanya dalam acara Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10/2024).
Pertumbuhan investasi ini cukup signifikan, misalnya pada tahun 2022, realisasi investasi yang masuk mencapai Rp80,2 triliun, atau 148 persen dari target Rp53,9 triliun. Pada tahun 2023, realisasi investasi mencapai Rp103,9 triliun, atau 173 persen dari target Rp60 triliun.
Virgojanti menambahkan bahwa jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga Triwulan III 2024 mencapai 20.001 proyek, yang berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Hingga akhir September 2024, serapan tenaga kerja mencapai sekitar 115.337 orang, dengan 114 ribu orang merupakan tenaga kerja lokal (TKI) dan 815 orang adalah pekerja asing (TKA).
Capaian investasi tahun ini berdasarkan kabupaten dan kota terbesar adalah Kota Cilegon dengan Rp29,81 triliun, diikuti Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, Kota Tangerang Rp11,17 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp5,98 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,30 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp596 miliar, dan Kota Serang Rp322 miliar.
“Kinerja positif ini harus terus dipertahankan dengan menjaga iklim investasi di Banten agar tetap kondusif. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dari para pengusaha, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Pembangunan Banten yang maju tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyebutkan bahwa Banten telah menyumbang 6,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional sejak 2019 hingga Triwulan III 2024.
Dengan tren positif ini, investasi di Banten meningkat 29,5 persen pada tahun 2023, mencapai Rp83,4 triliun, yang tumbuh 6,1 persen dan menjadikannya sebagai penyumbang investasi terbesar kelima di tingkat nasional.
“Capaian ini menunjukkan keberhasilan Banten dalam mengelola dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Pembangunan Banten sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional tentu membutuhkan peran aktif dari pihak swasta,” ungkap Ichwan.
Dia menjelaskan bahwa transformasi ekonomi di Banten didukung oleh pengembangan dan peningkatan kinerja layanan, termasuk pengembangan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, serta kawasan strategis industri di Cilegon, Serang, dan Tangerang.
Selain itu, peningkatan layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta termasuk fasilitas kargo bandara, serta penguatan infrastruktur perkotaan di kawasan aglomerasi Jabodetabek juga menjadi fokus.
Transformasi di Banten juga mencakup aspek ketahanan sosial dan ekologi, seperti pengembangan kawasan strategis agrikultur di utara Banten serta peningkatan ketahanan air di daerah rawan bencana hidrometeorologi, terutama di Jabodetabek.
Dukungan Pemerintah untuk Pelaku Usaha
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menyatakan komitmen pemerintah untuk terus membantu kemudahan berusaha bagi semua pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya di Banten.
Pemprov Banten telah melaksanakan perizinan berbasis risiko sebagai tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, serta membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dia menilai hilirisasi industri menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Banten.
Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, tidak hanya membuka lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga menarik minat investor untuk berinvestasi di Banten.
“Kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Provinsi Banten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur yang semakin baik siap menjadi pusat industri hilir yang modern dan kompetitif,” jelasnya.
Al Muktabar menambahkan bahwa industri manufaktur masih mendominasi kontribusi ekonomi Banten, yaitu sebesar 30,25 persen pada tahun 2023. Namun, sektor ini masih tergantung pada bahan baku impor dan pemasaran ekspor, sehingga fluktuasi kurs dolar AS dapat berdampak pada nilai usaha dan ketenagakerjaan.
“Oleh karena itu, kami terus mendorong pengembangan potensi investasi yang ada dan mempercepat pengembangan sektor lain, seperti properti untuk pemukiman, perkantoran, dan perdagangan, serta sektor jasa,” tuturnya.
Potensi pengembangan dan peningkatan investasi di Banten sangat terbuka lebar, termasuk optimalisasi realisasi investasi baru di kawasan industri, kawasan strategis nasional, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pemprov Banten berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih handal, seperti infrastruktur jalan, sumber daya air, dan energi.
Beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan antara lain jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer, reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan, pembangunan MRT Jakarta-Balaraja, serta proyek strategis nasional PIK 2 dan BSD.
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air baku, dukungan diberikan dengan pembangunan Bendung Karian dan Bendung Sindangheula. Untuk suplai energi, selain PLTU yang sudah beroperasi, akan dibangun PLTU Jawa berkapasitas dua kali 1.050 MW.
“Dengan dukungan pemerintah kepada pelaku usaha, diharapkan para investor juga aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar kegiatan investasinya, memberdayakan usaha kecil menengah domestik, serta mematuhi kewajiban pajak dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Al Muktabar juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peran pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha domestik dan asing, serta masyarakat yang mendukung program Pemprov Banten.(BY)
