Dana Desa Sebagai Kunci Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Satu Dekade Presiden Jokowi: Bangun Indonesia dari Desa
Satu Dekade Presiden Jokowi: Bangun Indonesia dari Desa

Jakarta – Dalam sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menempatkan fokus besar pada pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan desa. Dengan infrastruktur yang memadai, konektivitas akan meningkat, menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta menekan waktu dan biaya logistik.

Dampaknya, tidak hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil menarik minat investor, tetapi juga aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden Jokowi melaporkan perkembangan pembangunan selama masa jabatannya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil membangun fondasi dan peradaban baru yang berorientasi pada Indonesia.

“Alhamdulillah, selama sepuluh tahun ini, kita telah mampu membangun pondasi dan peradaban baru dengan pendekatan yang Indonesia-sentris, mulai dari pinggiran, desa, hingga daerah terluar,” ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Jokowi juga menambahkan bahwa selama sepuluh tahun, pemerintah telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa dan 1,9 juta meter jembatan desa. Selain itu, ribuan kilometer jalan tol baru juga telah dibangun di era kepemimpinannya.

“Sampai saat ini, kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” katanya.

Menurut Jokowi, pembangunan tersebut berhasil menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2023. Jokowi juga menyebutkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan daya saingnya dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024.

“Kita mampu memperkuat persatuan melalui akses yang lebih merata dan berkeadilan,” tambahnya.

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Ia mencatat hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah disalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.

“Jangan salah, hingga saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa. Itu adalah jumlah yang sangat besar,” ujarnya dalam pertemuan dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Baca Juga  Tidak Ada Isu Politik, Pertemuan Jokowi dengan Menteri PKB Bahas Pembangunan

Jokowi menyatakan bahwa jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu merupakan angka yang signifikan jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan proyek lainnya. Ia memberikan contoh bahwa pembangunan bandara dan bendungan memiliki anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana desa.

“Pembangunan bandara itu membutuhkan biaya sekitar Rp2 triliun. Artinya, dengan jumlah dana desa yang ada, kita bisa membangun sekitar 250 bandara besar. Bendungan memerlukan biaya Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun, sehingga kita bisa membangun sekitar 400 bendungan jika dibandingkan dengan dana desa,” jelasnya.

Lebih lanjut mengenai pembangunan jalan, Jokowi menyampaikan bahwa panjang jalan desa yang telah dibangun mencapai 350 ribu kilometer. Ia menjelaskan bahwa panjang jalan desa yang dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih banyak dibandingkan pembangunan jalan tol.

“Panjang jalan tol hanya sekitar 2.040 kilometer, sedangkan jalan desa mencapai 350 ribu kilometer, mengingat ada 74.800 desa di seluruh Tanah Air. Jika satu desa saja memiliki jalan sepanjang 5 kilometer, maka totalnya sudah mencapai 350 ribu kilometer,” tambahnya.

Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depan dapat dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun infrastruktur desa dengan menggunakan bahan-bahan lokal untuk menjaga perputaran ekonomi di desa.

“Oleh karena itu, saya sering mengingatkan untuk membeli bahan bangunan dari lokal di desa atau paling jauh dari kecamatan. Jangan menggunakan dana desa untuk membeli dari Jakarta. Memang terlihat lebih murah, tetapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta,” jelasnya.

Jokowi juga mengimbau agar kegiatan ekonomi di desa dapat mendorong peredaran uang di wilayah masing-masing. “Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih tinggi, namun perputaran uang tersebut tetap berada di desa kita,” tegasnya.

Pembangunan dari Pinggiran Desa

Dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah, pemerintah Jokowi meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa setiap tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini juga untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa.

Langkah terbaik untuk membangun dari pinggiran adalah melalui pembangunan jalan raya untuk meningkatkan akses konektivitas. Konektivitas yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan jalan raya di perbatasan akan memudahkan pengawasan, sehingga wilayah Indonesia di perbatasan tidak lagi diklaim oleh negara tetangga.

Baca Juga  Andree Algamar, Seni Penting dalam Pembangunan Budaya dan Karakter

Kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran sangat tepat. Daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara lain perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Tidak hanya jalan, pemerintah juga harus membangun puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya agar masyarakat di perbatasan mendapatkan jaminan mata pencaharian, akses kesehatan, pendidikan, dan penerangan listrik. Wajah perbatasan Indonesia harus lebih baik dibandingkan negara tetangga.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Desa sebagai isu penting dalam pembangunan dari pinggiran tentu menjadi harapan besar bagi banyak pihak, terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota dan sering terpinggirkan. Sikap pemerintah pusat terhadap daerah ini semakin terlihat jelas dengan berbagai program yang digulirkan ke desa, sehingga isu desa menjadi perhatian publik saat pemerintah mengucurkan anggaran melalui dana desa.

Desa adalah kawasan yang sering dipandang orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah, meskipun sering kali juga menyimpan potret kemiskinan. Citra negatif tersebut yang ingin dihapus oleh pemerintah. Untuk itu, mulai tahun 2015, pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang terdapat dalam undang-undang tentang desa, termasuk kewajiban pemerintah untuk memberikan dana desa.

Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan, Presiden Jokowi juga menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan berhasil menggandakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia kini telah menjadi negara menengah-atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Meskipun pernah mengalami guncangan akibat Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi mampu menjaga agar negara ini tidak terperosok terlalu dalam.

Baca Juga  Konsolidasi BUMN, Erick Thohir Pangkas 7 Perusahaan Menjadi 3

Fondasi menuju Indonesia Maju dibangun di setiap lini, mulai dari pembangunan infrastruktur yang masif, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga persiapan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Semua ini dilaksanakan tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun di tingkat internasional. Pengaruh Indonesia terus diperkuat agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan, sehingga negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global.

Setiap pemimpin pasti meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula dalam perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, di samping mempertahankan apa yang telah dicapai. Semua ini demi memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat dan merasakan nikmat menjadi warga negara Indonesia.

“Beton tidak bisa dimakan,” kata sebagian orang. Memang, beton tidak bisa dimakan. Namun, beton dapat mendatangkan kemakmuran bagi siapa pun yang bersedia berusaha.

Dengan infrastruktur yang baik, konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru akan muncul, lapangan pekerjaan akan meningkat, serta waktu dan biaya logistik bisa ditekan.

Dampaknya, daya saing daerah tidak hanya meningkat dan berhasil menarik investor, tetapi juga berkontribusi pada aspek sosial dan pembangunan manusia, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo), Trian Yuserma, menyatakan bahwa biaya pengiriman logistik di Indonesia kini semakin murah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tentu saja (murah), karena infrastruktur adalah bagian penting dari kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya, ini membawa manfaat bagi kita semua,” kata Trian Yuserma.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *