Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa program pensiun dini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung dan sedang dalam tahap proses kesepakatan.
Sebelumnya, PLTU Cirebon-1 ditargetkan untuk pensiun dini pada tahun 2035, tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yang dijadwalkan pada Juli 2042.
“Ya, karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (7/9/2024).
Sri Mulyani menyatakan bahwa ada tantangan yang menjadi penyebab lambatnya proses ini, salah satunya adalah kebutuhan biaya yang sangat besar.
“Tantangannya, kita melihat dari biaya yang muncul akibat keputusan tersebut, dampaknya terhadap PLN, APBN, dan sektor swasta,” ujarnya.
Meski demikian, Bendahara Negara itu menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar program pensiun dini PLTU dengan kapasitas 660 Mega Watt (MW) itu dapat terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran berakhir.
“Kita terus berusaha, ya, kita terus berusaha,” ucapnya.
Ia juga memastikan bahwa proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara.
“Bagaimana ini dilihat sebagai transaksi yang baik dan akuntabel dari sisi hukum sehingga tidak dianggap merugikan negara,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani menambahkan bahwa untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 dibutuhkan biaya sekitar 1,3 miliar dolar AS.
Program ini dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk menggerakkan sumber daya keuangan dan dukungan internasional.(BY)
