Jakarta – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan modal usaha. Meskipun pemerintah mengklaim telah menyediakan dana bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Berikut adalah fakta-fakta terkait UMKM yang telah menerima pendanaan dari pemerintah hingga pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada hari Senin (11/3/2024).
- Telah Ada 121,7 Juta UMKM yang Memperoleh Pendanaan
Saat ini, sebanyak 121,7 juta pelaku UMKM telah mendapatkan akses pendanaan dari pemerintah. Rinciannya adalah 40 juta melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), 20 juta melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 35 juta melalui lembaga keuangan khusus, dan 7,6 juta UMKM melalui BLU.
- 29,2 Juta UMKM Belum Menerima Pendanaan
Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada 29,2 juta pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses pendanaan dari Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) karena masalah keterjangkauan.
Oleh karena itu, dia meminta agar BRI melalui agen BRILink melakukan penetrasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk ke-29,2 juta UMKM yang belum mendapatkan akses pendanaan.
- Kendala Pasar Ekspor bagi UMKM
Selain itu, Sri juga menjelaskan bahwa kendala pendanaan menghambat UMKM untuk masuk ke pasar ekspor. Saat ini, kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia baru mencapai 15%.
Dia menekankan bahwa selain pembiayaan, akses pasar juga menjadi fasilitas penting bagi UMKM. Mereka membutuhkan dukungan untuk mengembangkan pasar dan memperluas jaringan akses pasar.
- Peran Strategis UMKM
Peran UMKM dalam ekonomi nasional sangat besar. UMKM menyumbang 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Negara G20.
Selain itu, 97% dari total tenaga kerja di dalam negeri berasal dari UMKM, yang merupakan angka yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Namun, Sri juga mencatat bahwa porsi pembiayaan perbankan untuk UMKM baru mencapai 20%, yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.
- Pembangunan Kapasitas
Sri menegaskan bahwa pembangunan kapasitas sangat penting. Ini harus terintegrasi dengan menyediakan cara yang efisien bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas.
Program peningkatan kapasitas dapat dipadukan dengan program pembiayaan sebagai paket untuk mempercepat pemberdayaan UMKM. Ini termasuk bagaimana UMKM dapat memelihara dan mengembangkan inovasi serta pengelolaan data yang efektif.
Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi UMKM dan memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional.(BY)
