Anies Baswedan Mengecam Mafia dan KKN, Siap Perangi Demi Perubahan Positif di Indonesia

Anies Baswedan
Anies Baswedan

FATIVA.ID – Calon Presiden Anies Baswedan menyoroti prevalensi mafia dalam berbagai kasus di dalam negeri. Selain berharap kasus-kasus tersebut dapat diberantas, ia juga memiliki beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah mafia.

Menurut Anies, penting untuk mengakui keberadaan mafia dalam sektor-sektor yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui keberadaannya dan kemudian menetapkan peraturan yang mengaturnya.

Langkah kedua adalah menyusun tim yang terdiri dari individu-individu yang berintegritas dan berani untuk secara sistematis melawan mafia.

Anies berpendapat bahwa masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan selama ini terkait dengan mafia dan telah merugikan negara. Misalnya, dalam sektor pupuk, peradilan, atau pertanahan, banyak orang yang mungkin belum menyadari bahwa mereka terlibat dalam aktivitas mafia.

Baca Juga  Probowo Diisukan bakal Berpasangan dengan Gibran, Jokowi; Belum Cukup Umur

“Dari sekarang, mari kita tinjau kembali agar tidak menjadi bagian dari kelompok mafia ini. Dibutuhkan kemauan politik untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Tanpa adanya kemauan politik, akan sulit,” kata Anies dalam Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Jakarta, Minggu (21/5/2023).

“Masalah semacam ini membutuhkan ketegasan sikap dari pihak yang berada di puncak. Jika pihak yang berada di puncak tidak mengutamakan hal ini, maka akan sulit,” tambahnya.

Baca Juga  Sosok Mengejutkan yang Akan Menjadi Bacawapres Anies Mulai Terungkap

Dengan menekankan upaya perubahan, salah satunya adalah pemberantasan mafia, Anies berharap agar masyarakat dapat mengetahui arah perubahan negara ini.

Selain masalah mafia, dalam konferensi pers acara tersebut, Anies juga menyebutkan masalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang masih ada sejak era reformasi.

“KKN masih ada saat ini dan tampaknya menyebar secara perlahan. Meskipun ada institusi hukum, tetapi mereka dalam kendali politik. Kita harus melihat apakah pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kemauan untuk memberantas korupsi dan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggarnya,” tandasnya.(des)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *