 |
| Bupati Eka Putra menyerahkkan nota Ranperda APBD 2022 kepada jajaran pimpinan DPRD Tanah Datar. Pendapatan daerah Luak Nan Tuo masih lebih kecil dari belanja alias defisit. (ist) |
Tanah Datar – Bupati Tanah Datar mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022. Posturnya berupaya menyeimbangkan belanja dengan pendapatan, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang kecil. Akibatnya, anggaran itu masih defisit, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pada rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD 2022 yang diajukan bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, pekan kemarin, terlihat dari Rp973,105 miliar pendapatan yang direncanakan, hanya Rp106,928 PAD. Selebihnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan pendapatan lainnya yang berasal dari pemerintah pusat.
‘’Untuk meningkatkan pendapatan daerah, berbagai upaya dilakukan, termasuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD,’’ kata Bupati Eka Putra pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu bersama Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani itu.
Eka menjelaskan, rancangan pendapatan yang diajukan meliputi pajak daerah Rp19,707 miliar, retribusi daerah Rp6,787 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,53 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp66,903 miliar.
Selanjutnya, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp819,192 miliar yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp770,078 miliar dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp49,114 miliar. Kemudian untuk dana bagi hasil sebesar Rp11,722 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp637,174 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp71,18 miliar.
Untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah, imbuhnya, dianggarkan sebesar Rp 46,984 miliar yang terdiri dari pendapatan hibah Rp4,29 miliar, dan dana BOS Rp42,694 miliar.
Sedangkan belanja daerah diajukan sebesar Rp1,09 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp844,909 miliar, belanja modal Rp70,579 miliar, belanja tidak terduga Rp19,787 miliar, dan belanja transfer Rp155,094 miliar. Dari postur anggaran itu terlihat, rencana belanja jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan alias defisit.
Menurut bupati, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, provinsi, DPR, DPRD, dan kalangan perantau. ‘’Rencana pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masih bersifat sementara dan didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya,” tutur Eka.
Eka menjelaskan, kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada rapat itu, Rony menegaskan, pembahasan RAPBD ini harus tuntas hingga akhir November 2021 ini, untuk itu, pihaknya akan membahas secara maraton.(veri)
Editor : Yuniar
