 |
| Para peserta Pelatihan Desa Wisata Tanah Datar, foto bersama instruktur, panitia, dan Ermon Revlon mewakili bupati pada kegiatan yang dilaksanakan Kemensos RI itu.(ist) |
Tanah Datar – Untuk meningkatkan keterampilan para pengelola kepariwisataan di nagari, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Sosial di Pekanbaru, selama tiga hari menggelar pelatihan di Batusangkar.
‘’Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Semoga menambah keterampilan dan pengetahuan para pengelola desa wisata, dalam hal ini adalah nagari-nagari yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata di Tanah Datar,’’ ujar Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar Nofenril, Rabu (10/11), di Pagaruyung.
Menurutnya, desa-desa wisata yang sudah ditetapkan itu meliputi Nagari Pagaruyuang, Pariangan, Batu Taba, Andaleh, Pandai Sikek, Batu Bulek, Guguak Malalo, dan Nagari Sumpu.
Nofenril menyatakan, dengan diberinya pembekalan kepada para pengelola kepariwisataan di desa-desa wisata itu, pihaknya menyampaikan terima kepada Kementerian Sosial RI, melalui Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berbasis di Pekanbaru.
Bupati Tanah Datar dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bupati Ermon Revlin, pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih karena telah memfasilitasi pelatihan yang amat besar manfaatnya bagi pengembangan kepariwisataan Tanah Datar, sebagai salah satu program unggulan daerah pada periode 2021-2026 ini.
‘’Semoga bekal-bekal pengetahuan yang diberikan selama mengikuti pelatihan, dapat berkembang dengan baik dan teraplikasi sebagaimana mestinya di lapangan, sehingga pariwisata sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di nagari semakin maju,’’ katanya.
Menurut Ermon, pariwisata sebagai salah satu program unggulan memang primadona ekonomi Tanah Datar, selain lantaran banyaknya destinasi wisata yang memungkinkan untuk terus dikembangkan, juga karena Luak Nan Tuo sejak dahulu sudah dikenal sebagai destinasi penting pariwisata berbasis adat dan budaya di Sumbar.
Kita mengakui, sebutnya, masih ditemukan adanya kendala dalam pengembangan destinasi wisata bila dilakukan menggunakan dana dari APBN dan APBD, karena terkait dengan kepastian hukum kepemilikan lahan yang akan dikembangkan. Akan tetapi, sebutnya, dengan pola pengembangan desa wisata, masalah tersebut bisa diatasi dengan baik.
‘’Pelaku dan pengelolanya ada di nagari yang bersangkutan. Jadi kendala seperti kepemilikan lahan yang ada di tanah ulayat misalnya, bisa terselesaikan dengan sendirinya.’’
Dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), pemerintahan nagari (pemnag), dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di masing-masing desa wisata, ujar Ermon, maka masalah-masalah bisa semakin lebih mudah terjangkau untuk bisa diselesaikan.
Ketua Panitia dari Balai Pekanbaru Ima Hartanti menjelaskan, pelatihan berlangsung 9-11 November 2021 yang dipusatkan di aula Dinas PMDPPKB Tanah Datar. Pesertanya adalah direktur Bumnag, ketua Pokdarwis, dan unsur pemerintahan nagari dari delapan desa wisata yang sudah ditetapkan di Tanah Datar.
‘’Dengan pelatihan ini kita berupaya memberi acuan pelatihan desa wisata dengan sasaran, di antaranya meningkatkan efektifitas pelatihan pengembangan desa wisata. Narasumbernya adalah praktisi dan pakar di bidang pengelolaan desa wisata dan kepariwisataan,’’ jelasnya.
Anggota DPRD Tanah Datar Herman Sugiarto yang juga hadir pada pembukaan pelatihan menyatakan, pihaknya mendukung semua bentuk program pengembangan kepariwisataan, karena memiliki keterkaitan erat dengan usaha memajukan nagari dan mensejahterakan masyarakat nagari.(mus)
Editor : Yuniar
