 |
| H. Abubakar |
Lombok Barat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Komisi II, H. Abubakar menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat tahun 2020 dianggap masih lemah. Masih jauh dari yang ditargetkan, pendapatan tersebut masih belum meraup sepenuhnya.
“Target PAD tahun 2020 sebesar Rp251 miliar lebih dan hanya bisa tercapai Rp219 miliar lebih. Artinya realisasinya mencapai 86,95 persen saja,” ungkapnya.
Dalam penilaiannya, setelah dievaluasi pada tahun 2020 Pemerintahan Lobar tidak mencapai target, Menurutnya, terutama dari sisi pendapatan daerah hanya dengan 65 persen. Kemudian dari retribusi daerah dengan angka 74 persen, sedangkan dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mencapai 88 persen. Selebihnya, kalau dengan PAD lain lain yang sudah tercapai adanya.
“Melihat inilah kemudian, kita harus bisa membangun tentang inovasi agar sumber potensi bisa dikembangkan untuk kemudian didapatkan dalam situasi Covid seperti saat ini,” ujar politisi PKS Anggota Komisi II, Rabu (23/6/2021).
Yang menjadi catatan kata Abubakar yaitu, melihat bagaimana memperkuat BUMD. Jikalau dievaluasi terdapat tujuh perusahaa daerah seperti PDAM misalnya. terdapat di dalamnya Pemkab punya pernyataan modal sebesar Rp132 miliar, namun ini hanya bisa menghasilkan dividen sebesar 5,9 persen. Artinya pendapatnya berkisar Rp7,8 miliar dalam setahun.
BUMD ini mestinya harus bisa dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga, bisa berkontribusi terhadap peningkatan PAD. “Segi pandang saya sebenarnya sangat efisien, sebab ini hanya satu satunya pengelola yang jual air. Tak bersaing soalnya,” ujarnya.
Angka deviden ini sangat minim dari penyertaan modal Rp132 miliar dengan dividen Rp7 miliar sepertinya tidak sesuai. Idealnya 15 sampai 20 persen lah seperti itu, makanya agenda akan merevitalisasi dalam rangka mendongkrak PAD, terlebih dalam situasi keterbatasan seperti saat ini.
“Mohon maaf, kalau kita tidak teliti biaya operasional di PDAM ini sangat besar sekali,” paparnya. (AE)
